Bahan Peledak Banyak Dipasok dari Luar Negeri

Penggunaan bahan peledak untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara saat ini semakin tinggi, terlebih lagi dengan kondisi alam Indonesia yang kaya sumber daya alam.

"Tapi pasar bahan peledak di dalam negeri justru lebih banyak diisi produk-produk bahan peledak buatan luar negeri. Padahal di dalam negeri sendiri sudah ada beberapa perusahaan bahan peledak komersil," kata Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama TNI, Darlis Pangaribuan, dalam paparannya pada seminar Kemandirian Industri Bahan Peledak Nasional di Aula PT Dahana Subang, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, kebutuhan bahan peledak ini dalam kurun waktu 2009 - 2012, selalu meningkat 8-14 persen. Tahun 2011, total kuota bahan peledak ini mencapai 628.356 ton dan terealisasi sebesar 497.344 ton.

"Untuk tahun kemarin, total kuotanya mencapai 763.876 ton dan terealisasi 548.187 ton. Sedangkan untuk tahun 2013, kuota bahan peledak ini mencapai 711.280 ton. Karena Indonesia sudah punya produsen bahan peledak, kuota untuk produksi dalam negeri sebanyak 432 ribu ton dan untuk kuota impor sebanyak 279.280 ton," ujarnya.

Untuk pemenuhan kuota produksi dalam negeri sendiri, kata Darlis, meski kuota mencapai 432 ribu ton, yang terealisasi saat ini baru 41 persennya saja.

"Untuk kuota impor bahan peledak sebesar 279.280 ton namun baru terealisasi sebesar 10.725 ton. Tapi bagaimanapun juga, produksi bahan peledak ini haris didominasi oleh produsen dalam negeri, karena ke depan, ini akan jadi industri strategis," katanya.

Sementara itu, industri bahan peledak ini diyakini menjadi cikal bakal alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

"Harusnya bahan peledak ini jadi cikal bakal alutsista Indonesia. Tapi melihat pemenuhan pasar bahan peledak ini masih banyak dari luar negeri, rasanya sulit," kata Eko Gunarto dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dalam seminar tersebut.

Sumber: Tribune.com

Dephan: Perizinan Bahan Peledak Dilakukan Tim Interdep

Jakarta - Perizinan pendirian pabrik, penggunaan dan impor bahan peledak ditangani secara interdep yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah. Sehingga pembuatan, pengawasan dan penggunaannya saat ketat dilakukan pemerintah.

"Begini, untuk izin pendirian pabrik bahan peledak komersial, izin impor dan penggunaan bahan peledak komersial itu dilakukan oleh sembilan departemen, termasuk TNI dan Polri," kata kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Brigjen TNI Edi Butar-butar kepada detikcom, Senin (13/8/2007).

Menurut Edi, anggota tim interdep ini berasal dari Departemen Pertahanan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Departemen ESDM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mabes TNI dan Mabes Polri.

"Karena ini tim interdep, maka pembuatan, penggunaan dan pembelian secara impor dilakukan secara pengawasaannya," jelasnya. Walau semua departemen ini bekerja secara interdep, tapi setiap instansi memang memiliki tataran kewenangan masing-masing. Contohnya, Dephan hanya memberikan izin mengabulkan atau menolak pendirian pabrik, kuota produksi, kuota impor dan penggunaan bahan peledak untuk tabung pemadam kebakaran.

"Polri, Deperindag juga punya tugas yang sama dalam soal perizinan. Makanya ini dilakukan secara terkoordinasi. Kalau di Dephan timnya dari Ditjen Industri Teknologi Dirjen Sarana Pertahanan," ungkap Edi.

Selama ini, lanjut Edi, dari catatan Dephan ada sekitar lima perusahaan di dalam negeri yang diberi izin memproduksi bahan peledak komersial, termasuk untuk kepentingan militer. Di antaranya PT Pindad, PT Dahana, PT Armindo Prima, PT Tridaya Esta dan PT Multi Nitrotama Kimia (MNK).

"Kelima perusahaan ini sudah mendapat izin sejak tahun 1988 sampai tahun 2000-an, kebanyak untuk bahan peledak komersial, termasuk untuk keperluan militer. Tapi ini sangat ketat pengawasan keluar masuknya," ujar Edi lagi.

Diakui Edi memang ada sejumlah perusahaan lain yang memproduksi bahan peledak komersial, tapi itu pun izinnya untuk keperluan perusahaannya sendiri. Contohnya PT Pupuk Kaltim, PT Trifita Perkasa, PT Inti Cellulosa Utama Indonesia dan PT Asa Karya.

Menanggapi peristiwa ledakan bom di Pasuruan, menurut Edi, belum tentu bahan peladak yang digunakan berasal dari perusahaan yang disebutkannya di atas. Sebab, semua keperluan penggunaan, pembelian dan pengawasannya dilakukan oleh interdep, khususnya harus seizin dari Mabes Polri.

"Rakyat kita kan sekarang sudah pintar, bahan peledak dan pembuatan bom sudah bisa dibuat sendiri melalui berbagai literatur, termasuk internet. Di Pasuruan belum tentu dari perusahaan itu, bom ikan itu bisa dipelajari masyarakat. Kalau dari perusahaan pengawasan dan kontrolnya sangat ketat," imbuh Edi.

Sumber: Detik.com

MISTERI HILANGNYA 250 DINAMIT KOMERSIAL MILIK PERUSAHAAN TAMBANG DI BOGOR

Sebuah truk yang membawa 250 dinamit komersial milik PT MNK yang dibawa dari Kabupaten Subang menuju Bogor dikabarkan hilang. Menurut kabar yang beredar, truk tersebut dicuri oleh kawanan perampok yang diduga teroris.

Menurut Kapolres Subang AKBP Chiko Ardwiatto, Polda Jawa Barat telah memerintahkan kepada seluruh jajaran, termasuk polres-polres, untuk melakukan razia kendaraan.

"Polda sudah memerintahkan untuk melakukan razia di seluruh kabupaten kota," kata Chiko saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/6/2013).

Chiko menyebutkan, truk yang diambil dari Gudang Handak Kalijati Subang tersebut rencananya memang akan menuju Bogor. Namun, truk tersebut sempat mampir ke daerah Marunda, Jakarta Utara, dan di sekitar Cigudeg, Bogor.

"Waktu di Marunda sempat dicek. Barangnya (dinamit) masih ada. Hilangnya di kawasan Cigudeg, Bogor," tegasnya.

Bahan peledak berbahan dasar amonium nitrat tersebut, lanjut Chiko, biasa dipergunakan untuk melakukan kegiatan bom ikan.

PT MNK merupakan perusahaan di bidang penjualan bahan peledak sekaligus jasa peledakan untuk pertambangan.

Kronologi hilangnya 250 dinamit

Kabid Humas Polda Jawa Barat Martinus Sitompul menjelaskan kronologi hilangnya 250 batang dinamit yang dibawa oleh sebuah truk dari Kabupaten Subang menuju Bogor, Jawa Barat.

Martinus menceritakan, pada hari Kamis (27/6/2013) sekitar 07.30 WIB, dua dus seberat 50 kilogram yang didalamnya terdapat 250 batang dinamit diketahui hilang dari dalam empat Mitsubishi Colt Diesel saat akan dikirimkan ke lokasi tambang PT Batusarana Persada di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Dinamit tersebut diambil pada hari Rabu (26/6/2013) sekitar pukul 14.00 WIB kemarin dari gudang bahan peledak PT MNK Subang. Empat truk tersebut mengangkut bahan peledak lainnya dengan jenis amonium nitrat sebanyak 30.000 kilogram, dinamit 2.000 kilogram, dan detonator listrik sebanyak 4.000 unit.

Truk tersebut tiba di lokasi PT Batusarana Persada pada pukul 07.30 WIB. Saat diperiksa oleh kru dan kepala teknik tambang PT Batusarana Persada, diketahui truk bernomor polisi T 8952 TF itu telah sobek terpal penutupnya. Setelah dibongkar, beberapa dus dinamit hilang.

"Tapi, masih kita selidiki, apakah hilang atau salah hitung," kata Martinus lewat telepon selulernya.

Akibat hilangnya 250 dinamit PT. Batu Sarana Persada tersebut, polisi Bogor melakukan penjagaan di beberapa objek vital. Termasuk di sekitar Istana Bogor.

US$56 Juta Untuk Pabrik Bahan Peledak

Jakarta - PT Multi Nitrotama Kimia berencana membangun pabrik baru untuk menambah kapasitas bahan baku peledak mulai awal 2009 dengan dana US$56 juta.

Multi Nitrotama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi serta pengadaan bahan baku peledak komersil (commercial explosive) yakni Ammonium Nitrate (AN) dan Nitric Acid (NA) yang pada umumnya digunakan pada sektor pertambangan. Dengan kapasitas produksi 37 ribu metrik ton per tahun, saat ini Multi Nitotama menguasai 70 persen pangsa pasar domestik.

Presiden Directur PT Ancora Indonesia Resource Tbk Usman H. Darus mengatakan, rencana ekspansi itu untuk mengejar kebutuhan bahan baku peledak saat ini yang mencapai 300 ribu metrik ton per tahun. Ancora Indonesia adalah pemegang 40 persen saham Multi Nitrotama. "Pabrik baru akan menambah kapasitas produksi 100 ribu metrik ton," jelasnya dalam paparan publik, Senin (22/12).

Pabrik baru itu ditargetkan mulai beroperasi secara komersial mulai 2011. Bahan baku amoniak akan dipasok PT Pupuk Kujang, pemegang 30 persen saham Multi Nitrotama, sampai 2019. Soal dana US$56 juta, 30 persen diantaranya akan ditutup dengan dana internal, sisanya dengan emisi obligasi atau pinjaman perbankan.

Sumber:Kementrian Perindustrian

Tak Produksi Sendiri, 9 Produsen Bahan Peledak Dievaluasi

Jakarta - Karena memanfaatkan izin tidak semestinya, sembilan pemegang izin produksi bahan peledak dievaluasi Kementerian Pertahanan. Direktur Teknik Industri dan Kimia Kementerian Perindustrian, Brigadir Jenderal TNI Agus Suyarso, mengatakan perusahaan-perusahaan itu lebih suka mengimpor bahan peledak dan tidak pernah memproduksi sendiri.

"Padahal dari dulu izin yang diberikan adalah izin produksi, ternyata mereka tidak produksi," kata Agus Suyarso di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011.

Menurut Agus, perusahaan-perussahaan itu dimanfaatkan perusahaan luar negeri untuk memasok bahan peledak buatan perusahaan tertentu untuk kebutuhan pertambangan. Agus mengatakan, perusahaan tambang di Indonesia hanya mau membeli bahan peledak dari perusahaan tertentu di luar negeri rekanan mereka. Karena izin impor bahan peledak dibatasi, perusahaan tambang ini tidak bisa sembarangan melakukan impor. Mereka lalu meminta pemegang izin produksi bahan peledak yang melakukan impor.

Pemerintah menduga kewajiban memproduksi sendiri bahan peledak terabaikan karena proyek-proyek semacam ini. Padahal pemerintah menargetkan pada 2014, kebutuhan bahan peledak harus sepenuhnya disuplai dari dalam negeri. Kenyataannya sampai sekarang hanya 40-60 ribu ton bahan peledak amonium nitrat yang diproduksi di dalam negeri, sisanya impor.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Pos M Hutabarat, mengatakan kebutuhan bahan peledak di dalam negeri untuk kepentingan komersial dan militer mencapai 450 ribu ton per tahun. Sebagian besar digunakan di industri pertambangan. Jumlah ini terus bertambah dan akan mencapai 700 ribu ton pada 2014.

Sembilan perusahaan pemegang izin produksi bahan peledak adalah PT Dahana, PT Pindad, PT Multi Nitrotama Kimia, PT Armindo Prima, PT Trivita Perkasa, PT Tridaya Esta, PT Asa Karya Multipratama, PT Aneka Gas Indonesia, dan PT Maxis. Saat ini hanya PT Dahana dan PT Multi Nitrotama Kimia yang sudah mulai memproduksi bahan peledak sendiri.

Kementerian akan bekerjasama dengan Kepolisian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Intelijen Negara, dan instansi lain untuk melakukan pembatasan impor bahan peledak. Evaluasi ini juga dilakukan untuk menghindari penyelundupan. Tetapi Pos mengelak jika evaluasi ini dipicu maraknya penyelundupan bahan peledak.

"Impor bahan peledak dibatasi hanya di pelabuhan-pelabuhan tertentu," kata Pos. Pelabuhan yang boleh memasukkan bahan peledak adalah pelabuhan di Belawan, Samarinda, Jakarta dan pelabuhan provinsi. Pos juga mengelak jika evaluasi dikaitkan dengan adanya kebocoran pemasaran bahan peledak. Menurutnya pengawasan peredaran bahan peledak saat ini sangat ketat.
(KARTIKA CANDRA)

Sumber: Tempo.co.id