Melalui Suara Demokrat yang diunggah di Youtube pada Rabu (7/5/2014), SBY menegaskan tak akan memilih capres yang janjinya muluk-muluk. SBY lantas menyindir janji capres yang berbahaya untuk Indonesia. SBY mencontohkan janji kampanye yang membahayakan masa depan Indonesia adalah dengan menyatakan akan menasionalisasi atau mengambil alih semua aset asing.
"Besok kita dituntut di pengadilan arbitrase, lusa kita bisa kalah, kalahnya itu akan memporakporandakan perekonomian kita, dampaknya dahsyat. Kalau ada seorang capres yang bersikukuh akan menasionalisasi aset asing, saya tidak akan memilihnya, tidak akan mendukungnya, karena saya tahu risikonya, itu membawa malapetaka bagi Indonesia," ungkap SBY dalam video berdurasi 19 menit ini.
SBY juga mencontohkan janji kampanye lainnya yang dapat membahayakan masa depan Indonesia. Salah satu capres menyebutkan janjinya bahwa jika terpilih maka dia akan kembali ke UUD 45 sebelum dilakukan perubahan atau amandemen. Menurut SBY hal itu hanya mudah diucapkan namun sulit diimplementasikan karena bisa mengganggu stabilitas politik atau membalik jalan sejarah.
Nah, dua janji itu kerap diucapkan capres Gerindra Prabowo Subianto. Menurut pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, sindiran SBY bermakna cukup mendalam dan bercabang bak pedang bermata dua.
"Pesan ini seperti pedang bermata dua. Artinya ke Prabowo, kalau mau koalisi sama dengan saya atau PD komunikasi politik dan visi politik Prabowo mesti bisa lebih akomodatif," kata Hendri saat berbincang dengan detikcom.
Di sisi lain SBY ingin menyampaikan sikap tegasnya tak akan memilih capres yang ingin menasionalisasi semua aset asing. Sikap SBY ini terkesan seperti sependapat dengan kebijakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang selama ini kerap dianggap sebagai penjual aset negara saat menjabat menjadi Presiden RI.
"Ke Jokowi, SBY ingin menyampaikan bahwa kami bisa membuka diri dan memahami visi politik PDIP," kata pengamat komunikasi politik yang masih muda ini.
Pernyataan SBY ini juga makin membuka peluang munculnya poros baru koalisi yang dipimpin SBY. "Sedangkan bagi calon mitra koalisi ini mengisyaratkan kriteria bagi siapa pun yang mau bergabung termasuk yang ingin maju sebagai capres bila Demokrat membuat poros baru. SBY saat ini jelas lebih detail memperhatikan komunikasi politik semua capres. Hingga saat ini arah poros Demokrat lebih jelas dibandingkan kemungkinan oposisi," katanya.
Sumber: Detikcom