Penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menimbulkan masalah baru. Pembangunan smelter sebagai implementasi undang undang tersebut terancam sulit terealisasi dan tidak akan mencapai target pada 2017 mendatang. Hal ini terjadi karena tidak becusnya pemerintah dalam menjaga aturan.
Direktur Nusantara Smelting, Juangga Mangasi, bercerita sebetulnya pihaknya sudah bekerja sama dengan Freeport agar menyuplai bahan baku ke smelter miliknya. Namun, saat ini pemerintah sebagai regulator malah menyarankan Freeport bekerja sama dengan Antam. Rencana pembangunan smelter Nusantara Smelting terancam batal karena tak ada suplai bahan baku.
"Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak pengusaha yang mempunyai niat baik ingin membuat smelter. Kapasitas 1,6 juta ton (dari Freeport dan Newmont) itu kan bisa dibagi-bagi. Kalau begini kita drop off, ketika skenario engga jadi terus bagaimana? Terancam gagal kan," ucap Juangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5).
Kondisi ini diperparah karena sekarang kerja sama Antam dengan Freeport juga terancam batal. Dari sepengatahuan Juangga hal ini terjadi karena Antam dirugikan dalam kerja sama pemurnian dengan Freeport.
"Kalau sudah begini bagaimana?, Freeport tak bisa ekspor, pembangunan smelter enggak ada. Kita mau bangun tak diberi kepastian. Freeport hanya bisa menangis saja," tegasnya.
Juangga mengakui, tanpa adanya kepastian bahan baku, pihaknya tidak bisa membangun smelter. Pemerintah belum memberi angka pasti berapa suplai bahan baku yang akan diberikan ke Nusantara Smelting di Gresik.
"Sekarang tidak ada jaminan angka sehingga proyek kita tidak jadi bankable study. Tidak bisa dengan kata Freeport segini aja tanpa ada kontrak."
Pemerintah saat ini dinilai memilih langkah yang sangat berisiko. Seyogyanya pemerintah membagi suplai bahan baku agar ketika Antam gagal membangun smelter, kemudian ada Nusantara Smelting yang akan membangun.
"Pemerintah sebagai regulator lebih jernih melihat masalah ini. Pemerintah mampu adil mengalokasikan bahan baku niat baik sama-sama ingin membangun smelter. Ini yang kita sesalkan. Tolong pemerintah jadi regulator dan membuat ini berjalan dan UU tidak gagal. Pemerintah apa iya memilih risiko memasukkan telur satu keranjang saja," tutupnya.
Smelter Nusantara Smelting nantinya berkapasitas 800.000 ton tembaga per tahun di mana akan menghasilkan sekitar 200.000 ton katoda tembaga.
Sumber:Merdeka.com